Dalam rangkaian reses itu, Syufrayogi mendatangi sejumlah titik pertemuan dan berdialog bersama warga, tokoh masyarakat, hingga perangkat desa. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pun mengemuka, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, hingga dukungan terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, kegiatan reses merupakan bagian dari tanggung jawab seorang wakil rakyat untuk tetap hadir di tengah masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, berbagai kebutuhan dan harapan warga dapat diketahui secara nyata sehingga dapat diperjuangkan melalui mekanisme pembangunan daerah.

“Reses bukan sekadar agenda, melainkan wujud komitmen untuk hadir di tengah masyarakat, mendengarkan setiap aspirasi, mencari solusi atas berbagai persoalan, serta memastikan suara rakyat menjadi prioritas dalam setiap perjuangan di lembaga legislatif,” ujar Syufrayogi, Minggu (28/6/2026).

Ia menegaskan, seluruh masukan yang diterima selama pelaksanaan reses akan menjadi bahan penting dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Syufrayogi juga mengajak masyarakat untuk terus aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. Ia menilai komunikasi yang baik antara warga dan wakil rakyat akan melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, serta memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kegiatan Reses III tersebut, Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat itu berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang merata dan peningkatan kesejahteraan warga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (Jali/*)

Artikel Turun ke Lapangan, Syufrayogi Komitmen Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat Dapil I pertama kali tampil pada Sentralsuarapena.com.

Di tengah agenda reses, Hamdani juga menghadiri kegiatan santunan anak yatim dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah di Masjid Al-Muhajirin, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Rabu (24/6/2026) malam. Kehadirannya mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang berharap kegiatan tersebut membawa keberkahan bagi seluruh pihak.

Menurut Hamdani, kegiatan sosial keagamaan seperti santunan anak yatim menjadi bagian penting dalam membangun kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah, wakil rakyat, dan masyarakat. Momentum Tahun Baru Islam juga dinilai sebagai waktu yang tepat untuk meningkatkan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Agenda reses kemudian berlanjut di Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kamis (25/6/2026). Pertemuan tersebut dihadiri kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, tokoh adat, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat. Berbagai usulan pembangunan dan kebutuhan masyarakat disampaikan secara langsung untuk diperjuangkan dalam pembahasan APBD Perubahan maupun APBD Murni Tahun Anggaran 2026–2027.

Hamdani menegaskan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi perhatian serius dan diprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menilai reses merupakan wadah strategis bagi wakil rakyat untuk memastikan program pembangunan daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan warga di lapangan.

Pada Jumat (26/6/2026), kegiatan reses dilanjutkan di Desa Badang Sepakat, Kecamatan Tungkal Ulu. Selain menyerap aspirasi masyarakat, Hamdani kembali menghadiri santunan anak yatim dalam peringatan Tahun Baru Islam di Masjid An-Nur. Sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum menjadi fokus pembahasan untuk diperjuangkan pada anggaran tahun mendatang.

Rangkaian reses Dapil IV ditutup dengan kunjungan ke Pondok Pesantren Modern Ar Rosyid di Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Minggu (28/6/2026). Selain mengikuti kegiatan reses, Hamdani turut menghadiri Haflatu Takharruj atau wisuda santri-santriwati Angkatan ke-02 serta Yudisium Kelas 5 KMI Tahun 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan pendidikan keagamaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam pertemuan bersama pengurus pondok pesantren dan masyarakat, terdapat tiga aspirasi utama terkait pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Hamdani berkomitmen mengawal seluruh usulan tersebut agar dapat masuk dalam pembahasan APBD Perubahan maupun APBD Murni Tahun 2026–2027, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Dapil IV.  (Jali/*)

Artikel Reses Dapil IV, Hamdani Serap Aspirasi Warga dan Perkuat Kepedulian Sosial Keagamaan pertama kali tampil pada Sentralsuarapena.com.

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., didampingi Wakil Ketua II DPRD Hasan Basri Harahap, S.H. Turut hadir Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., Wakil Bupati Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, kepala OPD, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Hamdani menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran yang telah dijalankan selama tahun anggaran 2025.

“DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah daerah akan menjadi bahan evaluasi bersama demi meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dalam nota pengantarnya menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD.

“Penyampaian laporan keuangan kepada DPRD merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran,” kata Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan capaian membanggakan yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 207/T/S/DJPKN-V.JMB/PPD.01/5/2026 tertanggal 29 Mei 2026.

Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK, terutama terkait penguatan sistem pengendalian intern dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.

“Kami terus melakukan langkah-langkah perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik, sehingga opini WTP dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” tegasnya.

Dari sisi kinerja keuangan, Bupati memaparkan bahwa target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2,079 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp2,070 triliun atau mencapai 99,60 persen.

Sementara itu, realisasi belanja dan transfer mencapai Rp2,080 triliun atau 95,39 persen dari total anggaran sebesar Rp2,181 triliun.

Capaian yang cukup menonjol juga terlihat pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target sebesar Rp146,59 miliar, realisasi PAD mencapai Rp164,82 miliar atau 112,43 persen. Keberhasilan tersebut ditopang oleh optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya.

Di bidang pembangunan, realisasi belanja modal mencapai Rp674,01 miliar atau 98,70 persen dari pagu anggaran yang tersedia. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari jalan, jaringan dan irigasi, gedung dan bangunan, hingga pengadaan peralatan dan mesin yang menunjang pelayanan publik.

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Anwar Sadat berharap laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Semoga capaian yang telah diraih dapat menjadi modal penting untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hermansyah, S.STP., M.H., unsur Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, BUMD, perbankan, insan pers, serta para tamu undangan lainnya.  (Jali)

Artikel DPRD Mulai Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Tanjab Barat Kembali Raih Opini WTP pertama kali tampil pada Sentralsuarapena.com.

Kegiatan yang diinisiasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk unsur legislatif, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan masyarakat.

Usai kegiatan, Nurkholis menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi yang lahir dari Kecamatan Muara Papalik. Menurutnya, gerakan memilah sampah merupakan langkah konkret dalam mengatasi persoalan lingkungan sekaligus membangun kebiasaan positif di tengah masyarakat.

“Persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan Kecamatan Muara Papalik karena mampu mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah,” ujar Nurkholis.

Ia menilai program tersebut tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi apabila sampah yang dipilah dapat diolah menjadi produk bernilai jual.

“Kita melihat bagaimana limbah plastik bisa dimanfaatkan menjadi paving block. Ini merupakan langkah yang sangat baik karena selain mengurangi sampah, juga dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah daerah maupun Dinas Lingkungan Hidup.

Menurut Bupati, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup saat ini terus mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah nasional, di mana rumah tangga, perkantoran, hingga perusahaan diwajibkan mengelola sampahnya secara mandiri.

“Ke depan, sampah tidak lagi hanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Perusahaan wajib mengelola sampahnya sendiri, demikian juga rumah tangga dan perkantoran. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Bupati juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama sejumlah daerah di Provinsi Jambi telah menjalin kerja sama pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang akan dipusatkan di Kota Jambi. Dalam sistem tersebut, daerah akan berfungsi sebagai depo atau tempat penampungan sementara sebelum sampah diolah menjadi sumber energi.

Selain itu, Bupati memberikan apresiasi kepada Kecamatan Muara Papalik dan SMA Negeri 12 Muara Papalik yang berhasil menghadirkan inovasi pengolahan limbah plastik menjadi paving block.

Menurutnya, inovasi tersebut dapat menjadi solusi dalam mengurangi volume sampah plastik sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.

“Jika produksi dan kualitasnya terus ditingkatkan, paving block hasil karya anak-anak kita ini berpotensi dipasarkan ke kantor pemerintah, desa, hingga perusahaan yang membutuhkan,” katanya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berencana membangun Pusat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (P3SR) di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Muara Papalik.

Melalui fasilitas tersebut, sampah akan dipilah sesuai jenisnya untuk kemudian diolah menjadi pupuk maupun produk daur ulang bernilai ekonomi.

Bupati menyebutkan, produksi sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini mencapai sekitar 100 hingga 200 ton per hari. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak agar persoalan sampah dapat ditangani secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar Sadat juga mengapresiasi Camat Muara Papalik yang dinilai berhasil menggerakkan masyarakat untuk aktif dalam kegiatan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap inovasi serupa dapat menjadi contoh bagi kecamatan lainnya di Tanjung Jabung Barat.

Kegiatan launching Gerakan Pilah-pilah Sampah ini turut dihadiri Bupati Tanjung Jabung Barat, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya.

Melalui gerakan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah semakin meningkat sehingga terwujud lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  (Yan/*)

Artikel DPRD Dapil III Dukung Gerakan Pilah Sampah, Nurkholis: Kesadaran Masyarakat Jadi Kunci pertama kali tampil pada Sentralsuarapena.com.

Kegiatan yang diinisiasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk unsur legislatif, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan masyarakat.

Usai kegiatan, Nurkholis menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi yang lahir dari Kecamatan Muara Papalik. Menurutnya, gerakan memilah sampah merupakan langkah konkret dalam mengatasi persoalan lingkungan sekaligus membangun kebiasaan positif di tengah masyarakat.

“Persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan Kecamatan Muara Papalik karena mampu mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah,” ujar Nurkholis.

Ia menilai program tersebut tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi apabila sampah yang dipilah dapat diolah menjadi produk bernilai jual.

“Kita melihat bagaimana limbah plastik bisa dimanfaatkan menjadi paving block. Ini merupakan langkah yang sangat baik karena selain mengurangi sampah, juga dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah daerah maupun Dinas Lingkungan Hidup.

Menurut Bupati, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup saat ini terus mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah nasional, di mana rumah tangga, perkantoran, hingga perusahaan diwajibkan mengelola sampahnya secara mandiri.

“Ke depan, sampah tidak lagi hanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Perusahaan wajib mengelola sampahnya sendiri, demikian juga rumah tangga dan perkantoran. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Bupati juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama sejumlah daerah di Provinsi Jambi telah menjalin kerja sama pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang akan dipusatkan di Kota Jambi. Dalam sistem tersebut, daerah akan berfungsi sebagai depo atau tempat penampungan sementara sebelum sampah diolah menjadi sumber energi.

Selain itu, Bupati memberikan apresiasi kepada Kecamatan Muara Papalik dan SMA Negeri 12 Muara Papalik yang berhasil menghadirkan inovasi pengolahan limbah plastik menjadi paving block.

Menurutnya, inovasi tersebut dapat menjadi solusi dalam mengurangi volume sampah plastik sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.

“Jika produksi dan kualitasnya terus ditingkatkan, paving block hasil karya anak-anak kita ini berpotensi dipasarkan ke kantor pemerintah, desa, hingga perusahaan yang membutuhkan,” katanya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berencana membangun Pusat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (P3SR) di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Muara Papalik.

Melalui fasilitas tersebut, sampah akan dipilah sesuai jenisnya untuk kemudian diolah menjadi pupuk maupun produk daur ulang bernilai ekonomi.

Bupati menyebutkan, produksi sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini mencapai sekitar 100 hingga 200 ton per hari. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak agar persoalan sampah dapat ditangani secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar Sadat juga mengapresiasi Camat Muara Papalik yang dinilai berhasil menggerakkan masyarakat untuk aktif dalam kegiatan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap inovasi serupa dapat menjadi contoh bagi kecamatan lainnya di Tanjung Jabung Barat.

Kegiatan launching Gerakan Pilah-pilah Sampah ini turut dihadiri Bupati Tanjung Jabung Barat, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya.

Melalui gerakan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah semakin meningkat sehingga terwujud lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  (Jali/*)

Artikel Muara Papalik Luncurkan Gerakan Pilah Sampah, Nurkholis Soroti Potensi Ekonomi dari Limbah pertama kali tampil pada Sentralsuarapena.com.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muh. Safril Simamora, S.H. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Tanjab Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., Wakil Bupati Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris DPRD, serta anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Agenda rapat meliputi penyampaian tanggapan Bupati atas pemandangan umum anggota DPRD terhadap Ranperda Kabupaten, tanggapan fraksi-fraksi DPRD terhadap pendapat Bupati atas dua Ranperda inisiatif DPRD, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dua Ranperda Kabupaten dan dua Ranperda inisiatif DPRD.

Dalam pembukaannya, Ketua DPRD Hamdani menegaskan bahwa tahapan pembahasan Ranperda merupakan bagian penting dari proses legislasi daerah yang harus dilaksanakan secara cermat, transparan, dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pembahasan Ranperda tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional, tetapi juga bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Hamdani.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, masukan, dan dukungan yang diberikan seluruh fraksi DPRD terhadap Ranperda yang sedang dibahas.

Ia menegaskan bahwa proses pembahasan Ranperda merupakan tahapan strategis dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan daerah, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang.

“Setelah mencermati dan mempelajari secara seksama pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada prinsipnya pemerintah daerah melihat adanya kesamaan pandangan dan semangat yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, berbagai saran, kritik, dan masukan yang disampaikan DPRD merupakan bagian penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Bupati juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan dukungan terhadap pembahasan Ranperda tersebut. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi positif bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Atas dukungan seluruh fraksi DPRD terhadap pembahasan kedua Ranperda ini, pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Dukungan tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah demi terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju, sejahtera, religius, dan berdaya saing dalam bingkai visi Tanjung Jabung Barat Berkah Madani,” tegasnya.

Rapat paripurna berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh semangat kebersamaan. Kesamaan visi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan Ranperda dinilai menjadi modal penting untuk melahirkan kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Selain itu, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terhadap sejumlah Ranperda yang sedang dibahas diharapkan dapat mempercepat proses pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan nantinya memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus implementatif dalam mendukung pembangunan daerah.

Komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD pun terus dijaga sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  (Jali/*)

Artikel Pembahasan Ranperda Masuki Tahap Lanjutan, DPRD dan Pemkab Tanjab Barat Perkuat Kolaborasi pertama kali tampil pada Sentralsuarapena.com.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Jambi tersebut dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai dan dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan daerah, anggota legislatif, kepala daerah, serta tamu undangan dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Kehadiran Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjadi bentuk dukungan sekaligus mempererat hubungan kelembagaan antara DPRD Tanjung Jabung Barat dan DPRD Kota Jambi dalam mendorong pembangunan daerah yang semakin maju dan berkelanjutan.

Momentum peringatan Hari Jadi ke-625 Kota Jambi dan HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi juga menjadi refleksi atas perjalanan panjang pembangunan yang telah dicapai, sekaligus penguatan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Hamdani menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kota Jambi dan seluruh masyarakat Kota Jambi atas peringatan hari jadi yang bersejarah tersebut.

“Selamat memperingati Hari Jadi ke-625 Tahun Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dan HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi. Semoga Kota Jambi senantiasa tumbuh menjadi kota yang maju, nyaman, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta mampu menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Peringatan hari jadi ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antar daerah di Provinsi Jambi dalam mendukung pembangunan yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat identitas dan budaya daerah sebagai modal utama menuju masa depan yang lebih baik.  (Jali/*)

Artikel Ketua DPRD Tanjab Barat Ikuti Paripurna HUT Kota Jambi, Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Daerah pertama kali tampil pada Sentralsuarapena.com.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, didampingi Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Hamdani, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jambi, Selasa (02/06/2026).

Raihan opini WTP ke-8 secara beruntun ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah.

Usai menerima penghargaan tersebut,

Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Hamdani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras mempertahankan capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP tidak terlepas dari sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pengawasan.

“Opini WTP yang kembali diraih ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik. Kami berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hamdani.

Dalam kesempatan itu, Bupati Anwar Sadat hadir bersama Sekretaris Daerah Hermansyah, Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).

Bupati Anwar Sadat mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dukungan DPRD, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jambi. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh OPD dan stakeholder yang terus berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Anwar Sadat.

Menurutnya, penghargaan tersebut bukan hanya sekadar capaian administratif, melainkan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.

Bupati juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah bekerja maksimal dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan. Ia turut menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Jambi atas pembinaan dan pendampingan yang diberikan selama proses pemeriksaan.

“Prestasi ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja.

Mempertahankan opini WTP bukanlah hal yang mudah, tetapi menjadi kewajiban yang harus terus dijaga demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dengan keberhasilan meraih opini WTP untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin memperkuat reputasinya sebagai daerah yang konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang baik. Capaian ini diharapkan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.  (Jali/*)

Artikel Di Hadapan BPK Jambi, Anwar Sadat dan Ketua DPRD Terima Penghargaan WTP Ke-8 Beruntun pertama kali tampil pada Sentralsuarapena.com.

Agenda rapat meliputi penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati atas dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekaligus penyampaian pendapat Bupati terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Hasan Basri Harahap, S.H., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muh. Sjafril Simamora, S.H., serta dihadiri unsur Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, pimpinan instansi vertikal, perwakilan perbankan, dan insan pers.

Dalam sambutannya, Hasan Basri Harahap menegaskan bahwa rapat paripurna merupakan bagian penting dari mekanisme pembentukan peraturan daerah yang demokratis dan partisipatif. Menurutnya, pandangan umum fraksi menjadi wadah bagi DPRD untuk memberikan masukan, saran, serta pendalaman terhadap substansi Ranperda yang diajukan.

“Melalui forum ini diharapkan lahir regulasi yang berkualitas, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.

Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD disampaikan secara bergantian oleh Fraksi Gerindra melalui Sutejo, S.M., Fraksi PKP oleh Endri Evian, S.H., Fraksi NasDem oleh Melda Arisandi, S.Kom., Fraksi Golkar oleh Ishak, Fraksi PAN oleh Dedy Irawan, S.H., Fraksi PDI Perjuangan oleh Ikbal, serta Fraksi PKB oleh Herry Saputra, S.H.

Selain mendengarkan pandangan fraksi terhadap Ranperda usulan pemerintah daerah, rapat juga diisi dengan penyampaian pendapat Bupati terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD, yakni Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Mewakili Bupati, Wakil Bupati Katamso menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), atas inisiatif dan komitmen dalam menyusun kedua Ranperda tersebut.

Menurutnya, Ranperda Grand Design Pembangunan Kependudukan memiliki peran strategis sebagai pedoman pembangunan kependudukan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Namun demikian, penyusunannya perlu diselaraskan dengan RPJMD, RPJPD, serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Penduduk merupakan modal dasar sekaligus subjek utama pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan kependudukan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar mampu mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas,” kata Katamso.

Ia menjelaskan, regulasi tersebut nantinya diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai isu strategis daerah, mulai dari percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga persiapan menghadapi bonus demografi.

Sementara itu, terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menilai regulasi tersebut sangat penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Keberadaan cadangan pangan dinilai menjadi instrumen strategis untuk menghadapi kondisi darurat, kerawanan pangan, bencana alam, maupun gejolak harga kebutuhan pokok.

“Cadangan pangan daerah memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat secara cukup, aman, bermutu, dan terjangkau. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Wakil Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung penuh kedua Ranperda inisiatif DPRD tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.

“Kami berharap sinergi dan kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah terus terjalin guna menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, aspiratif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut perwakilan Polres Tanjung Jabung Barat, Kabag Ren Kompol Ujang Supran, perwakilan Dandim 0419/Tanjab, Pasi Ops Kapten Inf. Sigit Purnomo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agus Sanusi yang mewakili Sekretaris Daerah, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pimpinan instansi vertikal, perwakilan perbankan, serta insan pers.  (Jali)

Artikel Paripurna Kedua DPRD Tanjab Barat, Dua Ranperda Inisiatif DPRD Dapat Dukungan Pemkab pertama kali tampil pada Sentralsuarapena.com.

Usai mengikuti upacara, Jamal Darmawan menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

“Pancasila adalah fondasi bangsa yang telah menyatukan berbagai suku, agama, budaya, dan golongan.

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus terus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara,” ujar Jamal.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi informasi hingga berbagai perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, semangat gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial harus terus diperkuat sebagai implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila.

Jamal juga mengajak generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ia menilai peran anak muda sangat penting dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

“Generasi muda harus mampu menjadi contoh dalam menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Bupati Katamso, ditegaskan bahwa Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai simbol atau materi pelajaran semata. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila harus diwujudkan dalam tindakan dan perilaku nyata.

“Tantangan zaman saat ini semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi, perubahan sosial, hingga dinamika global. Karena itu, Pancasila harus menjadi pegangan moral sekaligus arah bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi setiap perubahan,” ujar Katamso.

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan peran strategis Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa sekaligus inspirasi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Upacara berlangsung tertib dan penuh semangat kebangsaan, mencerminkan komitmen seluruh elemen masyarakat Tanjung Jabung Barat dalam menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  (Jali)

Artikel DPRD Tanjab Barat Serukan Penguatan Nilai Pancasila Hadapi Tantangan Era Digital pertama kali tampil pada Sentralsuarapena.com.