Lewati ke konten
KUALA TUNGKAL, Sentralsuarapena.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), kembali menggelar Rapat Paripurna Kedua dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (06/04/2026). Rapat yang berlangsung di ruang utama DPRD tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Muh Sjafril Simamora, didampingi Wakil Ketua II, Hasan Basyri Harahap. Turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat, Sekretaris Daerah, serta jajaran Forkopimda.
Paripurna ini merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya, yakni penyampaian Nota Pengantar LKPJ oleh pemerintah daerah pada 31 Maret lalu. Dalam sambutannya, Sjafril menegaskan bahwa pemandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
“Hari ini kita mendengarkan pemikiran, catatan, dan evaluasi dari seluruh fraksi. Ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Satu per satu juru bicara dari tujuh fraksi menyampaikan pandangan mereka. Secara umum, seluruh fraksi memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2025, namun tetap menyertakan sejumlah catatan kritis, khususnya terkait pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Fraksi NasDem, Melda Arisandi menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah guna mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Fraksi Keadilan Pembangunan melalui Endri Avian menekankan perlunya keadilan pembangunan antarwilayah. Ia meminta agar proyek infrastruktur tidak terpusat di satu kawasan saja, melainkan merata hingga ke seluruh kecamatan.
Fraksi PKB yang disampaikan oleh Hery Saputra memberikan apresiasi atas capaian kinerja pemerintah daerah. Hal senada juga disampaikan Fraksi Golkar melalui Nurcholis, meski tetap mendorong peningkatan standar keberhasilan pembangunan ke depan.
Fraksi PAN melalui Augustinus Siahaan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pembangunan agar tetap sesuai rencana. Sementara Fraksi Gerindra yang diwakili Sutejo menyampaikan apresiasi atas dedikasi kepala daerah selama tahun anggaran 2025.
Adapun Fraksi PDI-Perjuangan melalui Satria Tubagus Ryan Hermawan secara resmi menyatakan persetujuan agar LKPJ Bupati 2025 dibahas lebih lanjut ke tahap panitia khusus (Pansus).
Rapat paripurna ini turut dihadiri unsur Forkopimda, mulai dari Kodim 0419/Tanjab, Polres Tanjab Barat, Kejaksaan Negeri, hingga Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang menunjukkan kuatnya sinergi antar lembaga dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Pimpinan rapat menutup sidang dengan mengetuk palu tiga kali, menandai berakhirnya penyampaian pandangan umum fraksi. Seluruh catatan, kritik, dan masukan yang disampaikan akan menjadi bahan penting dalam agenda jawaban Bupati pada sidang berikutnya.
“Seluruh pandangan fraksi hari ini akan menjadi bahan evaluasi strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Tanjung Jabung Barat ke depan,” pungkas Sjafril
Paripurna Kedua DPRD Tanjabbar Bahas Pandangan Umum Fraksi atas LKPJ Bupati 2025
KUALA TUNGKAL, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) menggelar Rapat Paripurna Kedua pada Senin (06/04/2026) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjabbar Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tanjabbar, Moh Syafril Simamora atau yang akrab disapa Ucok Mora. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian penting dalam mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh legislatif.
“Paripurna ini merupakan forum resmi untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025,” ujar Ucok Mora.
Ia juga mengungkapkan bahwa kehadiran anggota dewan dalam rapat tersebut telah memenuhi kuorum sesuai tata tertib yang berlaku. Dari total anggota DPRD, sebanyak 24 orang hadir, sementara 11 lainnya tidak dapat mengikuti rapat.
“24 hadir, 11 tidak hadir, sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan berbagai pandangan, masukan, serta catatan strategis terkait pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Beberapa isu yang disoroti meliputi peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengelolaan anggaran, hingga kesejahteraan masyarakat.
Paripurna ini menjadi tahapan penting sebelum DPRD memberikan rekomendasi resmi terhadap LKPJ Bupati, yang nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat, Wakil Ketua II DPRD beserta 24 Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, perwakilan unsur Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Bidang (Kabid) dari berbagai instansi dan Insan Pers.
Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar hingga selesai, serta diharapkan mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih baik. (Jali/*)